Desa Ketemasdungus Gelar Musdes Verifikasi PKH, Sembako, dan BLT-DD

Ketemasdungus, 27 Januari 2026 — Pemerintah Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Sembako, serta penentuan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Selasa (27/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa serta ketua RT dan RW se-Desa Ketemasdungus. Musdes dilaksanakan sebagai upaya memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan sesuai kondisi riil masyarakat.

Musdes menghadirkan Akhmad Sobirin, Pendamping Sosial Kecamatan Puri, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan mengenai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini menjadi dasar utama pemerintah dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

Menurutnya, DTSEN memuat data sosial ekonomi masyarakat yang diperbarui secara berkala dan digunakan untuk meminimalkan kesalahan sasaran bantuan. Selain itu, ia juga menjelaskan konsep desil, yaitu pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga desil 10. Desil 1 sampai desil 3 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan menjadi prioritas penerima bantuan sosial.

Dalam forum musyawarah tersebut, para ketua RT dan RW menyampaikan kondisi warganya masing-masing untuk dilakukan pencocokan data DTSEN dengan keadaan di lapangan. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan warga yang masih layak menerima bantuan, warga yang perlu dikeluarkan dari daftar penerima, maupun warga yang belum terdata.

Khusus untuk BLT Dana Desa, penentuan calon penerima dilakukan secara musyawarah dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti warga miskin ekstrem, lansia, penyandang disabilitas, serta warga yang tidak menerima bantuan sosial lainnya.

Melalui Musdes ini, Pemerintah Desa Ketemasdungus berharap data penerima bantuan sosial ke depan semakin akurat, sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.